Jakarta, BBC Nusantara – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025 sebesar Rp 2.701,4 triliun, terutama untuk mendukung sejumlah program prioritas pembangunan seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa sore (10/12) yang dikutip Rabu (11/12).
Dari angka tersebut, belanja pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi untuk bidang pendidikan di APBN. Sementara kesehatan Rp218,5 triliun, perlindungan sosial Rp503,2 triliun, dan ketahanan pangan Rp144,6 triliun. Adapun anggaran program makan bergizi gratis dipatok Rp71 triliun.
Sedangkan pendapatan negara dalam APBN 2025 ditargetkan Rp3.005,1 triliun dengan target penerimaan pajak Rp2.490,9 triliun, dan pendapatan negara bukan pajak ditargetkan sebesar Rp513,6 triliun.
Pada bagian lain, Menteri Keuangan telah memastikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 akan tetap dijaga sesuai target dalam UU APBN 2025 sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, ia mengaku ada risiko dari sisi target pendapatan negara yang harus ditanggulangi dengan desain defisit tersebut.
Saat penyerahan daftar isian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke kementerian atau lembaga di Istana Negara, Jakarta, kemarin, Selasa (10/12/2024), Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN 2025 itu senilai Rp 616,2 triliun, disebabkan target pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, sedangkan belanja negara dirancang senilai Rp3.621,3 triliun.
“APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB,” ucapnya saat memberikan keterangan pers di Istana Negara.
“Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga mengkhawatirkan tren di tingkat global yang tengah terjadi, yakni persaingan negara-negara dunia terkait upaya pemajakan yang tidak sehat. Persaingan dalam hal global taxation ini menurutnya bisa memicu erosi penerimaan pajak suatu negara, karena adanya iming-iming fasilitas tarif pajak yang rendah.
Pada kesempatan itu, ia juga memastikan bahwa pemerintah masih akan mengandalkan sumber pembiayaan defisit APBN melalui strategi di luar pendapatan negara, seperti utang. Kendati begitu, Sri Mulyani memastikan strategi pembiayaan defisit APBN 2025 akan dilakukan secara hati-hati dan lebih inovatif supaya APBN bisa terus sehat.
“Sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan. Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN,” ucapnya.
Dengan menjaga sisi pendapatan dan defisit APBN 2025, Sri Mulyani memastikan, belanja negara akan terus dijaga kualitasnya untuk pembangunan di dalam negeri. Program-program prioritas yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pun ia pastikan akan bisa bergulir.
Misalnya, program swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran.
Program makanan bergizi gratis alokasi anggarannya tetap sebesar Rp71 triliun, lalu program pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp2 triliun, serta pembangunan Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa Rp15 triliun.
“Untuk transfer ke daerah dalam APBN 2025 mencapai Rp 919,9 triliun. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, dan pelayanan publik,” kata Menkeu. (yss/kemenkeu)
