Kupang, BBC Nusantara – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyampaikan usulan strategis untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri demi penghematan anggaran negara.
Dalam pidatonya pada Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2024 di Kupang, Rabu, 4 Desember 2024, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran hingga 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp47,8 triliun untuk perjalanan dinas pejabat.
Presiden Prabowo menekankan bahwa jika anggaran tersebut dikurangi hingga 50 persen, negara dapat menghemat hingga Rp15 triliun.
Dana hasil penghematan itu, menurutnya, dapat digunakan untuk membangun infrastruktur strategis seperti bendungan, irigasi, dan sekolah.
“Hitungan kita, perjalanan luar negeri pejabat mencapai USD 3 miliar. Jika dikurangi 50 persen saja, kita bisa hemat Rp15 triliun,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Penghematan untuk Infrastruktur dan Pendidikan
Presiden Prabowo juga meminta para menteri untuk mendukung penghematan tersebut dengan mengurangi perjalanan dinas luar negeri.
Ia menyebutkan bahwa dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, menyediakan makanan bagi anak sekolah, dan memperbaiki infrastruktur vital lainnya.
“Berapa bendungan, irigasi, dan sekolah yang bisa diperbaiki? Para menteri harus rela ‘puasa’ selama lima tahun demi masa depan bangsa,” tambahnya.
Presiden berusia 73 tahun itu mengaku telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya untuk meneliti penghematan yang dapat dilakukan di berbagai program pemerintah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penghematan anggaran sangat signifikan. Namun, Prabowo memilih untuk tidak mengungkapkan detailnya demi menjaga fokus pada implementasi.
Permintaan Tambahan Anggaran dari Para Menteri
Namun di tengah upaya Presiden untuk melakukan penghematan anggaran, sejumlah menteri justru mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk mendukung program prioritas mereka.
- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai
Natalius Pigai meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya menjadi Rp20 triliun. Ia menilai alokasi Rp64 miliar yang tersedia saat ini tidak cukup untuk mendukung visi besar Presiden Prabowo dalam bidang HAM. Pigai menegaskan bahwa pemisahan Kementerian HAM dari Kementerian Hukum dan HAM memerlukan anggaran yang lebih besar. - Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin)
Cak Imin berharap anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) pada 2025 ditingkatkan menjadi Rp100 triliun. Ia berpendapat bahwa dana tersebut dapat disediakan jika pemerintah berhasil menutup kebocoran anggaran dalam APBN. - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara)
Ara mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp48,4 triliun untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Ia menyebut kebutuhan total untuk program ini mencapai Rp53,6 triliun, sementara anggaran kementeriannya hanya Rp5,1 triliun untuk tahun depan.
Upaya penghematan anggaran yang diinisiasi Presiden Prabowo berpotensi memberikan dampak besar terhadap pembangunan nasional. Namun, permintaan tambahan anggaran dari sejumlah kementerian menunjukkan adanya kebutuhan besar di berbagai sektor.
Presiden Prabowo menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan pencapaian visi strategisnya.
Keputusan ini akan menjadi ujian nyata bagi pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga pengelolaan anggaran yang efektif. (pj/yss)
