JAKARTA, BBCNUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Inggris secara tegas menyatakan penolakan atas pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Pernyataan itu tertuang dalam nota kesepahaman bersama Otoritas Palestina, sebagai langkah strategis menjelang Sidang Majelis Umum PBB bulan September mendatang.
Dalam dokumen tersebut, Inggris menyatakan komitmen penuh terhadap Solusi Dua Negara (Two-State Solution) berdasarkan perbatasan 1967, dan menekankan bahwa Tepi Barat, Yerusalem Timur, serta Jalur Gaza harus disatukan kembali di bawah satu otoritas tunggal Palestina.
Langkah diplomatik ini membuka jalan bagi Inggris untuk secara resmi mengakui kemerdekaan Palestina, menyusul langkah serupa dari Prancis. Jika terealisasi, Inggris dan Prancis akan menjadi dua negara G7 pertama yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Tak hanya itu, London juga menyatakan dukungan kuat agar Otoritas Palestina memimpin langsung pemulihan Gaza, termasuk aspek tata kelola, keamanan, dan rekonstruksi pasca konflik. Inggris menolak opsi pengambilalihan Gaza oleh pihak ketiga seperti yang diusulkan Amerika Serikat.
“Inggris mengakui hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, termasuk hak atas negara merdeka,” tegas dokumen tersebut.
Ketegangan dengan Israel pun memuncak. Jurang kebijakan antara London dan Tel Aviv kini terbuka lebar. Sebelumnya, pada Juni, Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri Israel, yakni Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, karena dianggap terus menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.
Situasi makin panas setelah pada 23 Juli, parlemen Israel mengesahkan mosi untuk mencaplok Tepi Barat.
Beberapa hari kemudian, pada 4 Agustus, sumber yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan mengungkap bahwa Israel kini mendorong “pendudukan penuh terhadap Jalur Gaza.
” Media Channel 12 mengutip “tokoh senior di Kantor Perdana Menteri” yang menyatakan bahwa keputusan telah diambil, dan Israel akan memperluas operasi darat hingga ke wilayah barat Kota Gaza serta kamp-kamp pengungsi di bagian tengah.
Sebagai respons, Inggris menyerukan penyelenggaraan pemilu umum yang inklusif di seluruh wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Gaza, sesegera mungkin.
Pernyataan Inggris langsung menuai kemarahan dari Tel Aviv. Kantor Perdana Menteri Israel mengecam keras, menuduh langkah Inggris sebagai dukungan terhadap “terorisme Hamas.”
“Starmer memberi hadiah atas terorisme biadab Hamas & menghukum para korbannya. Sebuah negara jihad di perbatasan Israel HARI INI akan mengancam Inggris BESOK,” tulis akun resmi PM Israel di platform X.
Perlu dicatat, Benjamin Netanyahu saat ini berstatus buron di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Den Haag atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama penggunaan kelaparan sebagai senjata di Gaza.
Langkah tegas Inggris ini dipandang sebagai titik balik penting dalam peta diplomasi global, yang bisa memicu gelombang baru pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Palestina, sekaligus memperdalam isolasi politik terhadap Israel di berbagai forum dunia.(asr/)
