BBCNUSANTARA.CO.ID, Kutai Timur – Fraksi Partai NasDem DPRD Kutai Timur memastikan kehadiran penuh dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 8–10 Agustus 2025.
Enam legislator NasDem dari Bumi Tuah Bumi Untung Benua tersebut kompak dan solid berangkat ke forum nasional tersebut sebagai bentuk komitmen politik dalam mengawal arah dan kebijakan strategis partai menuju Pemilu 2029.
Kepastian itu disampaikan anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan DPRD Kutim periode 2024–2029. Ia menegaskan, Rakernas adalah momentum penting untuk menyatukan visi, memperkuat konsolidasi, dan mengevaluasi langkah-langkah partai secara nasional.
“Tentu saya hadir karena saya adalah kader Partai NasDem. Kami semua dari Fraksi NasDem DPRD Kutim sangat bersemangat untuk mengikuti Rakernas ini. Ini bukan sekadar agenda seremonial, tapi ruang strategis untuk menyerap arah baru partai,” ujar Yulianus usai mengikuti rapat di Gedung DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, Rakernas kali ini menjadi ajang refleksi atas capaian dan kekurangan partai, khususnya dalam kontestasi Pilpres 2024. Evaluasi menyeluruh dari pusat akan menjadi dasar bagi langkah politik NasDem ke depan.
“Rakernas ini akan membahas refleksi Pilpres — mengapa kita menang di beberapa wilayah, mengapa kita kalah di lainnya. Semua itu akan menjadi bahan evaluasi DPP dan pondasi untuk memperkuat strategi ke depan,” jelasnya.
Rakernas juga dijadwalkan membahas laporan tahunan, menyusun rencana kerja strategis, serta menggelar sidang pleno dan komisi yang akan melibatkan seluruh kader dari pusat hingga daerah.
“Bagi kami di daerah, ini menjadi ruang belajar bersama. Kami ingin membawa semangat perubahan yang dibahas dalam Rakernas ke Kutai Timur, demi kemajuan partai dan masyarakat,” pungkas Yulianus.
Dengan semangat kebersamaan dan loyalitas tinggi, Fraksi NasDem DPRD Kutim siap menjadi bagian aktif dari arah baru Partai NasDem yang lebih progresif, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
