Nabire, BBC Nusantara – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan optimisme bahwa pemekaran empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Hal ini disampaikan Ribka saat bertemu awak media di Nabire, Papua Tengah, dalam rangkaian kunjungan kerja pada Jumat (15/11/2024).
Ribka mengakui pembangunan di keempat DOB tersebut membutuhkan waktu, energi, dan tenaga yang besar. Fokus utama saat ini adalah membangun sistem pemerintahan yang solid, meskipun diakui bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah ringan.
“Orang yang bekerja di pemerintahan sipil pasti tahu dan merasakan betapa beratnya tugas ini,” ujar Ribka. Selain fasilitas yang terbatas, pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk membuat regulasi dan produk peraturan, seperti peraturan gubernur (Pergub).
Ribka memuji Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai DOB yang paling aktif dalam menyusun peraturan. “Hampir 46 produk hukum telah dihasilkan dalam satu setengah tahun terakhir. Ini sangat melelahkan, tetapi merupakan langkah penting,” tambahnya.
Meski berhasil melahirkan 46 produk hukum, Ribka menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, termasuk pembangunan sistem pemerintahan, manajemen aparatur sipil negara (ASN), serta pembentukan lembaga-lembaga penting seperti Majelis Rakyat Papua (MRP).
Ribka juga menyoroti tantangan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pertama di Indonesia tanpa pengalaman sebelumnya.
Selain itu, pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan, penyelesaian pembentukan DPR kabupaten/kota (DPRK), dan penyediaan kantor serta fasilitas pendukung menjadi prioritas utama.
“Saya dorong DPRK selesai pada Desember. Kami sedang mengerjakan hal ini di Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh Papua,” tutup Ribka. (Amatus Rahakbauw K/yss)
