Larantuka, BBC Nusantara – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, meninjau langsung penanganan darurat bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kunjungannya, Minggu (24/11), Pratikno mengevaluasi berbagai aspek, termasuk posko pengungsian, gudang logistik, serta lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
“Kami baru saja meninjau lokasi hunian sementara yang sudah mulai dibangun. Kami targetkan pembangunan huntara dapat rampung dalam dua bulan ke depan, namun sebagian sudah bisa dihuni sebelum Natal dan Tahun Baru,” ujar Pratikno saat meninjau rencana lokasi huntap di Wukoh Lewoloroh, perbatasan Flores Timur dan Sikka.
Pemerintah, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berencana membangun huntara untuk 2.209 kepala keluarga (KK) yang terdampak erupsi. Pembangunan itu dilakukan di empat lokasi potensial, salah satunya di Desa Konga, yang memiliki luas lahan memadai untuk menampung warga terdampak.
“Sambil huntara dibangun, kami juga memikirkan solusi untuk hunian tetap. Hunian tetap harus direncanakan dengan matang karena tidak hanya soal rumah, tetapi juga menciptakan kehidupan yang layak. Komunitas, aspek sosial, dan budaya harus dipertimbangkan agar warga bisa hidup lebih baik,” jelas Pratikno.
Menurut Pratikno, ada tiga lokasi relokasi hunian tetap yang diusulkan oleh pemerintah daerah yakni pertama Botongkarang/Noboleto, lokasi itu aman karena berada di luar Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Lewotobi dan cocok untuk relokasi warga dari Desa Dulipali (223 KK), Desa Nobo (415 KK), serta Klatanlo (346 KK). Lokasi itu dapat diakses menggunakan kendaraan roda dua.
Kedua Wukoh Lewoloroh, berada di perbatasan Flores Timur dan Sikka, lokasi itu mencakup Desa Boru (369 KK) dan Hokeng Jaya (457 KK). Lahan itu biasa digunakan warga untuk berkebun, tetapi karena termasuk kawasan hutan lindung, masih diperlukan persetujuan dari Kementerian Kehutanan.
Ketiga Kojarobet, Desa Hewa, lokasi itu diusulkan untuk relokasi warga dari Desa Nawokote (399 KK). Letaknya strategis dan dinilai aman untuk hunian tetap.
Selain membangun huntara dan huntap, pemerintah juga memberikan bantuan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp500.000 per KK selama enam bulan kepada warga yang saat ini mengungsi secara mandiri di rumah kerabat atau keluarga.
“Dengan langkah cepat pemerintah dalam pembangunan huntara dan rencana matang untuk hunian tetap, diharapkan para korban erupsi Gunung Lewotobi dapat segera memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak,” pungkas Pratikno.
Dalam kunjungan tersebut, Menko PMK didampingi oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Hingga 23 November 2024, tercatat total pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi mencapai 13.240 jiwa. Dari jumlah tersebut, 5.607 jiwa berada di posko pengungsian sementara, sedangkan 7.363 jiwa lainnya mengungsi secara mandiri. Bencana ini juga mengakibatkan sembilan korban jiwa dan empat orang luka-luka yang saat ini dirawat di RSUD Larantuka. (ip/yss)
