Jakarta, BBC Nusantara – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas terwujudnya Desk Ketenagakerjaan Polri.
Menaker juga menyatakan dukungannya terhadap keberadaan desk ini sebagai langkah positif untuk memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.
“Ini adalah kolaborasi yang luar biasa, dan ini yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada semua stakeholder, kementerian agar dapat berkolaborasi,” ucap Menaker saat menghadiri Launching Desk Ketenagakerjaan Polri Tahun 2025 di Jakarta, Senin (20/1/2025).
Dalam peluncuran Desk Ketenagakerjaan ini, turut hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan dan Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene.
Menaker Yassierli menegaskan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri menjadi bagian penting dari ekosistem ketenagakerjaan yang hadir untuk memberikan ketenangan bagi pekerja dan jaminan kepastian hukum. Desk ini juga berperan strategis dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan.
Menaker mengatakan bahwa Kemnaker memiliki pengawas ketenagakerjaan yang bertugas merespons persoalan ketenagakerjaan. Pengawas akan memeriksa terlebih dahulu apakah masalah tersebut terkait dengan administrasi atau pidana ketenagakerjaan.
Nantinya, jika permasalahan tersebut berhubungan dengan pidana, maka Desk Ketenagakerjaan Polri akan memberikan respons yang diperlukan.
“Kami harap kekhawatiran dan harapan pelapor terkait penyelesaian masalah tersebut dapat terjawab, dan Desk Ketenagakerjaan Polri dapat memberikan solusi yang tepat,” ujarnya.
Selain itu, Menaker juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, memberikan kepastian, dan berdampak pada produktivitas kerja. Dengan lingkungan kerja yang baik, daya saing Indonesia di tingkat global akan semakin kuat, dan ekonomi Indonesia akan tumbuh sehingga Indonesia Emas 2045 dapat terwujud.
Kepedulian Polri
Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa Desk Ketenagakerjaan Polri adalah bentuk kepedulian Polri terhadap permasalahan ketenagakerjaan. Desk ini diharapkan menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa industri antara perusahaan dan tenaga kerja yang sering terjadi.
“Desk Ketenagakerjaan menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan yang sudah kita siapkan, mulai dari laporan, gelar (perkara), mediasi, kemudian kalau ini tidak dapat dimediasi, maka akan dilanjutkan dengan penegakan hukum sebagai ultimum remedium (langkah terakhir),” ucapnya.
Kapolri berharap Desk Ketenagakerjaan dapat menjadi saluran bagi para pekerja dan buruh yang selama ini memiliki keluhan. Dengan adanya saluran ini, diharapkan semua pihak dapat merasa terlindungi, dan hubungan industrial berjalan harmonis.
Ia juga berharap, dengan hubungan industrial yang baik, Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen, sebagaimana yang dijadikan target oleh Presiden Prabowo Subianto. (kemnaker/ys_soel)
