Jayapura, BBC Nusantara – Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintah Indonesia, termasuk program transmigrasi dan cetak sawah di wilayah Papua, diminta untuk dikaji ulang. Pengkajian ini penting dilakukan karena PSN dikhawatirkan bisa mengancam kelestarian lingkungan serta kearifan lokal masyarakat adat Papua.
Menurut Ketua Pemuda Katolik Komda Papua, Melianus Asso, beberapa program PSN berpotensi dapat merusak ekosistem hutan adat, mengganggu tatanan sosial, dan mengabaikan hak-hak hidup masyarakat adat di tpuaanah Papua.
“Papua bukan tanah kosong, ini tanah bertuan dengan masyarakat yang memiliki hak atas lingkungan dan budayanya,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Melianus menegaskan bahwa rakyat Papua lebih membutuhkan pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya daripada program transmigrasi.
Sementara itu, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, Tino Mote, menyoroti pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat Papua.
“Sebagai organisasi Katolik yang berlandaskan nilai-nilai ‘Laudato si’ dari Paus Fransiskus, kami bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan,” tegas Tino.
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Pegunungan, Tadeus Mabel, menambahkan agar pemerintah pusat lebih mendukung kebijakan yang memungkinkan masyarakat adat Papua untuk mengelola dan melindungi hutan adat mereka sendiri.
Menanggapi aspirasi ini, Ketua Umum Pemuda Katolik terpilih, Stefanus Asat Gusma, menyatakan bahwa pihaknya akan menjembatani usulan para pemuda Katolik di Papua kepada pemerintah pusat.
“Kami akan membawa aspirasi ini ke Presiden, Wakil Presiden, kementerian terkait, serta Panglima TNI dan Kapolri,” kata Gusma..(Amatus.Rahakbauw K/yss)
