Jakarta, BBC Nusantara – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hingga akhir Oktober 2024, BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur.
Selain memberikan pembiayaan, BRI juga aktif mendorong pelaku UMKM untuk “naik kelas” melalui program graduasi.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, seperti dikutip dari porosjakarta, Jumat (22/11) menjelaskan rencana pengembangan skema penyaluran KUR di tahun mendatang.
Ia mengusulkan dua pendekatan utama, yaitu mendorong inklusivitas dan mempersiapkan pelaku UMKM untuk graduasi.
“Skema KUR perlu dibedakan, yaitu untuk inklusi dan pre-graduasi. Langkah ini penting karena kualifikasi penerima KUR cukup beragam,” ujar Supari. Supari sebelumnya tampil dalam diskusi terkait UMKM, bertajuk “Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif “.
Penyesuaian Plafon dan Kriteria Graduasi
Berdasarkan pengalaman BRI, plafon KUR Mikro sebesar Rp100 juta seringkali tidak terpakai sepenuhnya oleh debitur. Mayoritas peminjam hanya mengambil kisaran Rp30 juta hingga Rp40 juta.
“Untuk memperluas akses, plafon bisa disesuaikan hingga Rp50 juta. Sementara itu, bagi pelaku UMKM yang sudah lebih siap, dapat diarahkan ke KUR pre-graduasi,” jelas Supari.
Pelaku UMKM yang dianggap layak untuk masuk fase pre-graduasi dinilai berdasarkan kelancaran kreditnya.
Jika pelaku usaha mampu mengelola pinjaman hingga Rp70 juta selama 3-4 siklus, mereka dinilai siap beralih ke kredit komersial.
“Mereka yang konsisten dengan plafon di bawah Rp50 juta dan berhasil mengelola kredit hingga Rp70 juta selama beberapa siklus, layak untuk naik kelas,” tambahnya.
Dampak Positif KUR bagi Debitur
Kajian yang dilakukan BRI dan BRIN menunjukkan bahwa penyaluran KUR berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan debitur hingga 32%-50%.
Selain itu, keuntungan usaha debitur juga meningkat sebesar 34%-38%.
Bahkan, pelaku UMKM penerima KUR rata-rata memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak dibandingkan non-debitur KUR.
Meski demikian, pelaku UMKM juga menghadapi peningkatan pengeluaran, termasuk biaya angsuran dan kebutuhan teknis lainnya.
Namun, dengan peningkatan keterampilan teknis, efisiensi biaya dapat tercapai.
Dukungan Pemerintah untuk Program Prioritas
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menyatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan sektor perumahan diharapkan dapat didukung oleh skema KUR.
“Sebagai contoh, sekitar 30% dari KUR yang telah disalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian, termasuk produksi dan infrastruktur pangan,” ujar Ferry.
Sementara itu, program MBG akan memanfaatkan KUR Mikro dan KUR Kecil untuk mendukung pelaku usaha di sektor makanan dan minuman, termasuk petani, peternak, dan nelayan sebagai penyedia bahan baku utama.
Dengan berbagai upaya ini, BRI dan pemerintah terus berkolaborasi untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. (pj/yss)
