Jakarta, BBC Nusantara – Komite IV DPD RI mendukung penuh rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menghapuskan utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka menghindari masyarakat untuk terjebak dalam pinjaman online dan rentenir.
Pernyataan itu dikemukakan senator Ahmad Nawardi dari Provinsi Jawa Timur seperti dikutip dari laman DPD RI, akhir pekan lalu.
Menurut Ketua Komite IV DPD RI itu, DPD RI sangat menghargai setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat di daerah. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi DPD RI seb agai lembaga yang merepresentasikan suara masyarakat daerah.
Menurutnya, dampak dari utang-utang lama petani, nelayan, dan pelaku UMKM tersebut, mereka tidak bisa mengajukan utang baru kepada bank, karena adanya sistem Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
“Komite IV DPD RI mendukung pemerintah agar secepatnya mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Semoga Kementerian Hukum di bawah menteri yang baru bisa gerak cepat terkait wacana baik ini,” katanya.
Menurutnya, apabila Perpres itu nanti disahkan, maka ada sekitar 30 juta hingga 40 juta rakyat Indonesia akan mendapat dampak positifnya,” kata Ahmad Nawardi.
Dampak positif itu antara lain meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, hilangnya beban utang yang menghimpit, meningkatnya produktivitas, menguatnya ekonomi daerah, dan meminimalisasi eksodus tenaga kerja sektor pertanian dan perikanan.
“Komite IV DPD RI memandang bahwa kebijakan penghapusan utang petani dan nelayan ini tentunya sangat postif, namun kami juga berharap agar kebijakan ini juga perlu diimbangi dengan perbaikan sistem keuangan dan pengelolaan utang agar petani dan nelayan tidak kembali terjebak dalam utang di masa depan,” katanya.
Penguatan program pendampingan keuangan, pelatihan manajemen usaha, dan akses yang lebih baik terhadap pasar, katanya, harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan ekonomi para petani dan nelayan di Indonesia.
“Selain itu, kami juga berharap adanya sinergi antara kebijakan penghapusan utang dan dukungan kebijakan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya membantu membebaskan petani dan nelayan dari beban keuangan, tetapi juga memastikan mereka memiliki pondasi yang kuat untuk kesejahteraan jangka panjang” kata Ahmad Nawardi. (yss)
