Jakarta, BBC Nusantara – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai perdana pada Senin (6/1) lalu dan serentak di 26 provinsi telah mendapatkan respons yang positif dari masyarakat.
“Dalam satu hari tentunya kami belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Akan tetapi, secara keseluruhan kita lihat bahwa program ini sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (7/1/).
Ia menjelaskan bahwa DPR dipastikan akan terus mendampingi Pemerintah dalam upaya perbaikan program MBG ke depannya. Sufmi Dasco juga tidak bersedia merespon terkait adanya informasi di sejumlah daerah, program MBG ini dibiayai dari uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.
“Belum tahu pasti apakah benar anggaran dari Pak Prabowo atau bagaimana? Saya belum bisa menjawab,” katanya.
Ia tak menampik bahwa sejumlah hal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih perlu penyempurnaan ke depannya. “Kalau kemudian masalah distribusi dan lain-lain, memang perlu disempurnakan,” ucapnya.
DPR RI, lanjut dia, akan melangsungkan rapat dengan pihak pemerintah untuk mengevaluasi jalannya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis itu di tengah masyarakat.
Program MBG merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia mulai hari Senin (6/1).
Setidaknya terdapat sekitar 190 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali.
Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik di akhir bulan Januari 2025, atau akan menjangkau 3.000.000 penerima manfaat.
Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada tahun 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat. (ys_soel)
