Jakarta, BBC Nusantara – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, diduga terkait dengan pengelolaan anggaran fiktif dan pungutan liar kepada kepala dinas.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyebut modus operandi ini melibatkan penyalahgunaan dana bendahara.
“Informasi sementara menunjukkan adanya penyalahgunaan uang bendahara,” kata Alexander di sela-sela acara di Bali, Selasa (3/12/2024).
Alexander menjelaskan bahwa proses pencairan dana diduga dilakukan dengan cara yang tidak transparan. Dana tersebut dicairkan secara tunai dan dibagikan tanpa bukti pengeluaran yang valid.
“Ada pengeluaran tunai yang kemudian dipertanggungjawabkan menggunakan dokumen fiktif. Misalnya, kuitansi pembelian alat tulis kantor tanpa barangnya benar-benar ada,” ujar Alexander.
Ia menambahkan bahwa modus semacam ini sudah lama terjadi. Berdasarkan pengalamannya sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), praktik serupa pernah ditemukan.
“Pertanggungjawaban fiktif ini sudah terjadi sekitar 20 tahun lalu, dan tampaknya masih terus dilakukan hingga kini,” katanya.
Selain dugaan anggaran fiktif, Alexander mengungkap adanya indikasi pungutan kepada kepala dinas dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.
“Ada pungutan dari kepala dinas, OPD, hingga rumah sakit umum daerah,” jelasnya.
Alexander menyebutkan bahwa OTT ini berawal dari laporan masyarakat. Informasi awal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perintah penyelidikan (sprinlidik).
“Kami mulai dengan penyadapan, pengawasan, dan klarifikasi kepada pelapor sebelum melakukan penangkapan,” paparnya.
Operasi senyap ini dilakukan setelah KPK mendapatkan informasi adanya transaksi uang tunai yang mencurigakan.
Tim KPK segera bertindak dan melakukan penangkapan ketika bukti penyerahan uang ditemukan.
Menurut Alexander, kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah masih rentan terhadap penyimpangan. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat.
“Praktik seperti ini menunjukkan bahwa korupsi birokrasi masih menjadi tantangan besar. Ini bukan hanya soal pengeluaran fiktif, tetapi juga integritas pejabat publik,” kata Alexander.
KPK berkomitmen untuk terus mendalami kasus ini dan menuntaskan pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat.
Risnandar dan sejumlah pihak yang diamankan dalam OTT ini kini tengah menjalani proses hukum lebih lanjut.
Sementara itu Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan, sejumlah penyelenggara negara diamankan dalam OTT yang dilakukan KPK tersebut.
Dari informasi yang didapat, total ada delapan orang yang diamankan dalam OTT itu. Namun, KPK belum menjelaskan detail identitasnya. KPK juga belum menjelaskan detial perkara yang membuat delapan orang itu kena OTT.
“Masih didalami,” kata Tessa Mahardhika.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau. KPK menangkap Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. “Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walkot Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ketika dimintai konfirmasi, Senin (2/12).
Para pihak yang diamankan akan dibawa ke Jakarta. Mereka masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (pj/yss)
