No Result
View All Result
Jayapura, BBC Nusantara – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta pemerintah daerah di Provinsi Papua untuk aktif menggalakkan sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 kepada masyarakat di seluruh wilayah tersebut. Menurut Komnas HAM, minimnya sosialisasi saat ini bisa memengaruhi partisipasi dan kualitas Pilkada di Papua.
Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan hal ini dalam diskusi publik di Jayapura, Kamis (31/10), yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, serta aparat keamanan. Diskusi publik itu terkait tantangan dan solusi Pilkada damai dan demokratis.
Pramono menjelaskan bahwa sosialisasi Pilkada tak hanya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi juga pemerintah daerah, yang memiliki anggaran khusus pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Melalui dinas tersebut, sosialisasi bisa menjangkau seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun daerah terpencil, untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan tanpa kekerasan.
Dalam diskusi tersebut, Pramono juga mengingatkan pentingnya mengatasi berbagai masalah teknis, seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jadwal kampanye, yang bisa memicu konflik. Komnas HAM meminta agar KPU dan Bawaslu menjadikan temuan ini sebagai masukan untuk memperlancar Pilkada.
Pramono menambahkan, pemerintah daerah dan aparat keamanan perlu mendukung distribusi logistik ke seluruh wilayah Papua, termasuk area yang sulit dijangkau. Upaya ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari untuk mencegah keterlambatan distribusi logistik yang bisa mengganggu kelancaran Pilkada. (Amatus Rahakbauw K/yss)
