Jakarta, BBC Nusantara — Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga mengapresiasi strategi politik luar negeri pemerintah yang dinilai mampu membuka lebih banyak peluang kolaborasi dan kerja sama dengan negara berkembang lainnya.
“Fraksi Gerindra menyambut gembira keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Karena ini adalah wujud sejati dari falsafah politik luar negeri bebas aktif yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Budisatrio dalam keterangan di Jakarta, Rabu (8/1).
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS berpotensi menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Terutama di tengah tren geopolitik global yang saat ini cenderung berorientasi pada kepentingan dalam negeri masing-masing negara (inward-looking), alih-alih mendorong kolaborasi ekonomi yang setara dan berkelanjutan.
“Untuk memperkuat peran Indonesia dalam geopolitik global, politik luar negeri kita harus mampu mendorong kolaborasi, bukan konfrontasi. Kita punya kedaulatan untuk menjalin diplomasi dengan semua pihak serta menciptakan relasi yang setara dan saling menguntungkan,” ujar Budisatrio.
“Maka dari itu kami mengapresiasi pemerintah yang berhasil menjalankan kedaulatan tersebut demi kepentingan bangsa,” lanjutnya.
BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan negara-negara berkembang. BRICS diambil dari inisial Brasil, Rusia, India, dan China yang pertumbuhan ekonominya dinilai siap untuk menantang negara-negara G7 yang dominan. Selain empat negara itu, kemudian beberapa negara bergabung, yaitu Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Indonesia.
Keanggotaan Indonesia di BRICS menjadi sorotan sejumlah media asing yang menilai bahwa ini merupakan langkah konfrontatif dengan blok ekonomi Barat. Menanggapi asumsi ini, Budisatrio secara tegas membantah. Ia mengatakan bahwa sepak terjang politik luar negeri Indonesia selalu membawa semangat politik bebas aktif, terbukti dengan keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional, seperti OECD, APEC, G20, OKI, dsb.
“Kita juga terlibat aktif dalam forum lain. Artinya, keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,’ hal ini yang perlu kita pahami dari keterlibatan Indonesia dimanapun nantinya,” ujar Budisatrio.
Ia juga menegaskan bahwa kepentingan nasional Indonesia merupakan agenda utama yang diperjuangkan oleh Indonesia dalam setiap relasi diplomatik yang dibangun.
“Kepentingan nasional adalah yang utama. Bahkan ketika kita turut memperjuangkan tatanan yang lebih baik sebagai warga dunia, kita perlu tetap menjadikan kepentingan dalam negeri sebagai acuan dari setiap kebijakan luar negeri. Semangat ini yang tercermin dari keanggotaan Indonesia di BRICS,” tegasnya.
Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS dinilai mampu membuka peluang strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi multilateral yang lebih kuat dan inklusif.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa BRICS dapat menjadi media untuk terus memperjuangkan isu Palestina, mengingat kemerdekaan Palestina merupakan salah satu tema yang menjadi perhatian dalam KTT BRICS.
Merespon hal ini, Budisatrio mengatakan bahwa Fraksi Gerindra senantiasa tegak lurus dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia.
“Tentu amanat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina akan kita lanjutkan. Ini juga yang selalu ditegaskan Presiden Prabowo dalam setiap forum internasional. Kami akan mendorong pemerintah untuk terus menyuarakan hal ini di BRICS,” ujar Budisatrio.
Ia mengatakan bahwa Indonesia disegani di mata dunia. Sebagai negara besar dengan perekonomian yang terus bertumbuh, posisi Indonesia di forum-forum internasional menjadi semakin strategis. Maka dari itu, bergabungnya Indonesia dengan BRICS berpotensi menambah pengaruh diplomatik Indonesia, termasuk dalam konteks menyuarakan kemerdekaan Palestina.
“Pengaruh diplomatik Indonesia juga perlu kita manfaatkan dalam mengangkat isu Palestina yang sejalan dengan amanat UUD, termasuk di BRICS,” katanya. (gerindra/ys_soel)
