Jakarta, BBC Nusantara – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan komitmennya untuk melindungi petani dan mempercepat tercapainya swasembada pangan dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).
Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 yang menggantikan Keputusan sebelumnya. Selain itu, kebijakan ini juga menghilangkan rafaksi harga gabah, yang selama ini menjadi kendala dalam harga jual gabah petani.
Penetapan HPP GKP yang lebih tinggi diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih bagi petani, sehingga mereka tetap semangat berproduksi untuk mendukung swasembada pangan.
Dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Serap Gabah Petani yang digelar di Jakarta, Kamis (30/1/2025), Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
“HPP GKP di petani sebesar Rp6.500 per kg. Penyesuaian ini dilakukan agar para petani tetap semangat berproduksi demi swasembada pangan,” ujar Arief dalam keterangan yang diterima InfoPublik.
Arief menambahkan bahwa dengan momentum panen raya yang sedang berlangsung, penting untuk mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, pihaknya menginstruksikan Perum Bulog untuk mengadakan gabah dan beras dengan target 3 juta ton setara beras pada 2025.
“Dengan target ini dan kebijakan HPP gabah yang telah disesuaikan, kami berharap serapan gabah petani dalam negeri bisa berjalan optimal. Kami juga berharap proyeksi panen raya dari BPS dapat terealisasi dengan baik di lapangan,” jelas Arief.
Proyeksi Produksi Beras
Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras pada Januari dan Februari 2025 masing-masing mencapai 1,31 juta ton dan 2,08 juta ton. Pada Maret, produksi diperkirakan melonjak menjadi 5,20 juta ton, melampaui konsumsi beras bulanan yang sekitar 2,5 juta ton. Tren surplus ini diprediksi akan berlanjut hingga April dan Mei, seiring dengan musim panen raya.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa produksi padi pada Januari hingga Maret 2025 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Data BPS menunjukkan produksi Januari naik 50 persen, Februari naik 49 persen, dan Maret naik 51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kami berharap tren positif ini terus berlanjut hingga April,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan penyerapan gabah petani, Arief menegaskan pentingnya pemanfaatan Sentra Penggilingan Padi (SPP) yang ada di berbagai provinsi sentra produksi padi nasional. Saat ini, terdapat 10 unit SPP yang tersebar di lima provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Jawa Timur, yang memiliki empat unit SPP di Bojonegoro, Magetan, Jember, dan Banyuwangi, tercatat sebagai provinsi dengan produksi padi terbesar pada 2024, yakni mencapai 9,2 juta ton.
Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing memiliki dua unit SPP dengan produksi padi sebesar 8,8 juta ton dan 8,5 juta ton. Di luar Pulau Jawa, Lampung dan NTB masing-masing memiliki satu unit SPP dengan produksi padi sebesar 2,7 juta ton dan 1,4 juta ton pada 2024.
Dengan adanya fasilitas SPP yang tersebar di sentra produksi ini, diharapkan Perum Bulog dapat menyerap gabah petani secara optimal dan mengolahnya menjadi beras berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Swasembada Pangan di 2025
Badan Pangan Nasional menargetkan 70 persen dari total 3 juta ton setara beras dapat diserap pada semester pertama 2025. Arief mengajak semua pihak untuk bersinergi demi mewujudkan target tersebut. “Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama merealisasikan target ini demi mewujudkan swasembada pangan,” tutup Arief.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah diterapkan, pemerintah optimistis bahwa target swasembada pangan dapat tercapai, sambil tetap menjaga kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. (infopublik/ys_soel)
