Manokwari, Papua Barat, BBC Nusantara – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Manokwari, Papua Barat, pada tahun 2025 ini akan terus meningkatkan layanan transportasi laut terhadap para penumpang, termasuk pengawasan terhadap kapal-kapl yang masuk dan ke luar Manokwari.
Pelaksana Harian KSOP Kelas IV Manokwari, Sukirman, menjelaskan hal itu ketika ditemui BBC Nusantara di ruang kerjanya di Manokwari, Senin (13/1).
“Selain itu, kami juga terus meningkatkan layanan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran untuk mendukung kelancaran transportasi laut di wilayah ini,” katanya.
KSOP Kelas IV Manokwari juga berkomitmen meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dengan pihak terkait, yaitu Polairud dan Basarnas, demi menjamin keamanan dan keselamatan transportasi laut.
“Termasuk mengadakan inspeksi rutin terhadap kapal yang beroperasi di wilayah Papua Barat untuk memastikan semua kapal layak laut dan sesuai dengan standar keselamatan internasional,” kata Sukirman.
Beberapa program lain yang dijalankan di antaranya adalah peningkatan pelayanan buku pelaut dan pengukuran untuk kapal – kapal tradisional yang sampai saat ini belum memiliki Surat Ukur dan Buku Pelaut Tradisional. Untuk menjalankan program pengawasan kapal laut, KSOP Kelas IV Manokwari telah menjalin kerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.
Peningkatan aktivitas tersebut, katanya, diharapkan mampu mendukung arus barang dan penumpang, terutama di wilayah terpencil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut.
“Semua aktivitas KSOP Kelas IV Manokwari tahun 2025 ini untuk memberikan dukungan terhadap layanan transportasi laut di Manokwari, termasuk memastikan keselamatan pelayaran, kelancaran distribusi logistik, serta meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir,” kata Pelaksana Harian Kepala Kantor KSOP Kelas IV Manokwari Sukirman.
Pada kesempatan itu, ia juga mengimbau seluruh pengguna transportasi laut untuk mematuhi peraturan yang berlaku demi kelancaran dan keamanan bersama.
Dengan adanya langkah-langkah ini, Pemerintah Papua Barat berharap aktivitas pelabuhan akan lebih terorganisir dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir Papua Barat, khususnya di wilayah pesisir dan pelabuhan. (Amatus Rahakbauw K/ys_soel)
