Jakarta, BBC Nusatara – Jajaran pejabat Kementerian Kehutanan dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi masyarakat adat yang tinggal di dalam kawasan konservasi Taman Nasional (TN) Wasur, Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada masa reses persidangan I tahun 2024–2025.
Taman Nasional Wasur, dengan luas 413.810 hektare, merupakan salah satu kawasan konservasi dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan (Plt Dirjen Planologi Kehutanan), Herban Heryandana, menyatakan bahwa TN Wasur memiliki keunikan ekologis, sosial, dan budaya yang sangat signifikan.
“Kawasan ini tidak hanya kaya akan flora dan fauna, tetapi juga memiliki nilai sosial yang tinggi, karena terdapat empat suku asli yang mendiami wilayah ini,” ujar Herban dalam keterangan resminya saat kunjungan ke Gazebo Taman Nasional Wasur, pada Senin (9/12/2024).
Keempat suku yang tinggal di TN Wasur adalah suku Malind Imbuti, Kanume, Marori Men Gey, dan Suku Yeinan. Mereka memiliki kearifan lokal yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam, yang turut mendukung kelestarian kawasan konservasi.
Herban Heryandana menambahkan bahwa masyarakat adat juga menjadi bagian integral dalam pengelolaan kawasan ini, tidak hanya sebagai pemelihara alam, tetapi juga sebagai daya tarik wisata.
TN Wasur dikenal sebagai Ramsar Site atau Situs Lahan Basah yang dilindungi sejak 2006 dan memiliki peran penting dalam melindungi kelestarian ekosistem lahan basah global. Kawasan ini juga merupakan bagian dari East Asian-Australian Flyway (EAAF) Site Network, yang menjadikannya sebagai tempat persinggahan utama bagi burung migran.
“Ada lebih dari 80 jenis mamalia di kawasan ini, 34 di antaranya teridentifikasi, dengan 32 spesies di antaranya merupakan satwa endemik Papua. Selain itu, TN Wasur juga menjadi rumah bagi 403 spesies burung, termasuk 74 jenis burung endemik Papua,” ungkap Kepala Balai TN Wasur, Acha Sokoy.
Dengan hampir setengah tahun kawasan ini terendam air saat musim hujan, dan sisanya menjadi padang rumput atau rawa,
TN Wasur menyimpan keanekaragaman hayati yang melimpah, termasuk habitat bagi kanguru dan rusa. Kondisi alam yang dinamis ini menciptakan kawasan yang kaya akan flora dan fauna yang langka.
Masyarakat adat yang tinggal di kawasan TN Wasur, seperti yang diungkapkan oleh Dominingus Zae, sangat bergantung pada alam sekitar untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
“Hutan dan alam adalah sumber utama kehidupan kami. Kami berharap agar kawasan ini tetap terjaga dan tidak terganggu, sehingga bisa tetap menjadi sumber penghidupan kami untuk generasi yang akan datang,” katanya.
Dominingus juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan wisata alam yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. “Anak-anak kami banyak yang memiliki pendidikan terbatas. Kami berharap ada kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi,” tambahnya.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengungkapkan apresiasi terhadap keanekaragaman hayati yang ada di TN Wasur dan keberadaan masyarakat adat yang menjaga kawasan ini.
“Segala aspirasi yang kami terima dari masyarakat adat akan kami tindaklanjuti dan terus kami dukung,” kata Rokhmin.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, dan berbagai pejabat terkait lainnya dari Kementerian Kehutanan, Balai Besar KSDA Papua, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Selatan.
Menurut Rokhmin Dahuri, Taman Nasional Wasur tidak hanya penting sebagai kawasan konservasi, tetapi juga sebagai contoh nyata bagaimana masyarakat adat dan upaya konservasi bisa berjalan seiring. Kunjungan ini membuka ruang diskusi mengenai bagaimana mengelola kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat lokal secara lebih aktif, serta memberikan peluang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan ekowisata.
Taman Nasional Wasur adalah salah satu contoh ideal dalam pengelolaan kawasan konservasi yang menggabungkan perlindungan alam dengan pemberdayaan masyarakat adat.
Diskusi antara Komisi IV DPR RI dan masyarakat adat di kawasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya pelestarian alam, serta bagaimana peran aktif masyarakat adat dapat menjadi kunci keberhasilan konservasi di Indonesia. (infopublik/yss)
